oleh: Hanajuwa

Ketika pelaku UMKM mencoba meniti jalan legalitas, perjalanan sering terasa seperti maraton yang tak berujung. Mengurus PIRT untuk pangan rumahan saja bisa memakan waktu berbulan-bulan: antrean panjang, persyaratan berlapis, pelatihan wajib yang jadwalnya terbatas. Jika produk berkembang dan harus naik kelas ke BPOM, tantangannya kian berat—biaya uji laboratorium, dokumen teknis, hingga audit fasilitas yang sering kali jauh di atas kemampuan pelaku usaha kecil.

Ironisnya, di tahap paling sulit itu, negara seperti menghilang. Bantuan pendampingan minim, informasi simpang siur, bahkan petunjuk daring sering tidak terbarui. UMKM yang lahir dari dapur rumah atau garasi dipaksa menghadapi birokrasi setara korporasi besar. Banyak yang akhirnya menunda atau nekat jalan tanpa izin karena tak sanggup mengikuti prosedur.

Namun ketika usaha itu akhirnya menembus pasar, mendulang pelanggan, dan menunjukkan omzet, tiba-tiba negara hadir—bukan dengan dukungan, melainkan dengan surat pajak. Tagihan datang rapi, lengkap dengan tenggat dan ancaman denda. Seolah-olah negara hanya menunggu di tikungan kesuksesan untuk menagih, bukan mendampingi sejak awal.

Fenomena ini membuat banyak pelaku UMKM merasa “mbencekno”—menjengkelkan sekaligus mengundang tawa pahit. Mereka tidak menolak kewajiban pajak, tetapi berharap ada keadilan: proses izin yang ramah, pendampingan nyata, dan regulasi yang memahami keterbatasan modal serta sumber daya.

Jika UMKM disebut tulang punggung ekonomi, seharusnya negara menjadi rangka yang menopang, bukan beban yang menambah luka. Legalitas memang penting, tetapi hadir sejak awal—memberi bimbingan, bukan sekadar penagihan—jauh lebih berarti. Tanpa perubahan, semangat wirausaha akan terus terbentur dinding birokrasi, dan surat pajak akan tetap menjadi simbol ironi kehadiran negara yang hanya muncul saat pundi-pundi mulai terisi.

---