Pidato Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar yang menyatakan bahwa guru tidak boleh berorientasi pada uang dengan membandingkan profesi guru dengan pedagang, jujur terasa mengandung insinuasi bahwa tuntutan kesejahteraan guru merupakan tanda ketidakikhlasan dalam mengajar. Pesan moralnya tentu baik, tetapi cara pandang ini berpotensi mereduksi hak-hak guru yang mestinya diperjuangkan oleh negara. Karena beliau berbicara sebagai menteri agama yang merupakan representasi dari pemerintah. Walau secara pribadi, saya sangat mengidolakan kealiman beliau, tapi tentu sebagai pejabat yang manusia biasa tidak memungkiri terjadi 𝑠𝑙𝑖𝑝 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒.

Dalam perspektif teori kebutuhan Abraham Maslow (1954, 𝑴𝒐𝒕𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚), jelas ditegaskan bahwa kebutuhan dasar (𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠) harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang bisa mencapai puncak aktualisasi diri. Guru tidak mungkin mengajar dengan sepenuh hati jika masih disibukkan dengan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Di sisi lain, Karl Marx (1859, 𝑨 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒓𝒊𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑬𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒚) menjelaskan bahwa basis ekonomi menentukan kualitas suprastruktur, termasuk pendidikan. Artinya, pendidikan yang berkualitas mustahil lahir dari guru yang kondisi ekonominya terabaikan.

Jika kita menoleh ke sejarah Islam, gaji guru pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah justru sangat diperhatikan. Catatan al-Maqrizi dan Ibn Khaldun menunjukkan bahwa guru (𝑘ℎ𝑢𝑠ℎ𝑠ℎ𝑎ℎ 𝑎𝑙-𝑚𝑢‘𝑎𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖̄𝑛) di madrasah-madrasah besar mendapat tunjangan tetap dari Baitul Mal. Di era Abbasiyah, beberapa madrasah bahkan memberikan rumah dinas, beasiswa bagi murid, dan gaji guru yang cukup untuk hidup layak. Hal ini menunjukkan bahwa dunia Islam klasik menyadari pentingnya menyejahterakan guru agar ilmu dapat berkembang.
Maka, ketika seorang Menteri Agama hanya menyampaikan nasihat moral tanpa 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑦 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 yang jelas tentang kesejahteraan guru, di situlah letak masalahnya. Guru tidak menuntut kekayaan, melainkan penghargaan yang adil atas beban kerja yang semakin kompleks: mulai dari tuntutan kurikulum merdeka belajar, pendekatan pembelajaran digital, sampai administrasi yang terus bertambah.

Kritik pentingnya adalah: efisiensi anggaran negara tidak boleh menggiring pada kemerosotan kualitas pendidikan. Negara boleh efisien dalam birokrasi, tetapi tidak boleh hemat dalam menyejahterakan guru, karena di pundak gurulah masa depan bangsa dipertaruhkan. Guru sejahtera bukan berarti guru tidak ikhlas. Justru, guru yang terjamin kesejahteraannya dapat mendidik dengan lebih ikhlas, tulus, dan fokus.

---