Kritik Etis dan Psikologis atas Pernyataan Menkeu Purbaya
Belum lama ini, Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan yang ramai diperbincangkan. Ia menyebut bahwa tuntutan demo 17+8 hanyalah suara “sebagian kecil rakyat”. Bahkan lebih jauh, beliau menegaskan, jika ekonomi tumbuh 6–7 persen, masyarakat akan sibuk bekerja, “makan enak”, dan tak sempat lagi turun ke jalan.

Kalimat itu memang sudah diklarifikasi dan diikuti permintaan maaf. Namun, dalam ruang publik, setiap ucapan pejabat tinggi negara tak berhenti begitu saja setelah maaf. Ia tetap penting untuk dianalisis, karena ucapan pemimpin bukan sekadar komunikasi, tetapi juga cermin cara pandang terhadap rakyat dan pendidikan demokrasi.

Aspirasi Bukan Sekadar Angka
Mengatakan demo hanyalah suara “sebagian kecil rakyat” bisa menimbulkan kesan bahwa partisipasi publik hanya dinilai dari ukurannya. Padahal, filsuf pendidikan John Dewey menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal suara mayoritas, melainkan soal penghargaan terhadap setiap individu sebagai subjek yang berhak bicara.

Lebih jauh lagi, Paulo Freire melalui Pedagogy of the Oppressed mengingatkan tentang bahaya “kebisuan struktural”: ketika suara masyarakat dianggap kecil, lalu dipinggirkan. Pendidikan kritis justru mengajarkan agar semua suara, besar atau kecil, diberi ruang dialog. Jika pejabat publik meremehkan kritik, itu berpotensi “mendidik” masyarakat untuk apatis, bukan partisipatif.

Psikologi Publik: Perut Kenyang Tak Menutup Mata
Asumsi bahwa demo hilang ketika masyarakat sibuk bekerja dan “makan enak” terdengar sederhana, bahkan menggoda secara politis. Namun psikologi sosial memberi gambaran berbeda.

Teori Maslow jelas, bahwa setelah kebutuhan dasar (makan, pekerjaan) terpenuhi, manusia tetap mengejar kebutuhan tingkat lebih tinggi—penghargaan, keadilan, hingga aktualisasi diri. Dengan kata lain, perut kenyang tak otomatis memadamkan aspirasi.

Hal ini diperkuat oleh Relative Deprivation Theory. Orang bisa merasa tidak puas meski kondisi ekonominya baik, jika ia melihat ada ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan. Jadi, demo bukan monopoli rakyat miskin, tapi ekspresi keresahan atas rasa ketidakadilan.

Realitas Global: Demo di Negara “Makan Enak”
Sejarah politik dunia menunjukkan, demo tidak hanya muncul di negara miskin. Beberapa contoh nyata. Pertama, Prancis (2023): jutaan orang turun ke jalan menentang kenaikan usia pensiun. Padahal, Prancis dikenal dengan standar hidup tinggi dan jaminan sosial yang luas.
Kedua, Amerika Serikat* (2020): gerakan Black Lives Matter meledak di tengah masyarakat yang relatif sejahtera. Isunya jelas: keadilan rasial, bukan soal isi piring. Ketiga, Hong Kong (2019): demo pro-demokrasi pecah di salah satu kota dengan GDP per kapita tinggi di Asia.

Semua ini menegaskan bahwa demo bukanlah sekadar “gejala perut lapar”, melainkan bagian normal dari dinamika psikologis dan demokratis masyarakat.

Membaca Psikologi Pribadi Purbaya
Kalau kita tarik ke ranah psikologi kepemimpinan, pernyataan Purbaya bisa dipahami dari beberapa sudut. Pertama, Job Strain Theory menyebut tekanan jabatan tinggi bisa membuat pemimpin cenderung melontarkan komentar defensif. Sebagai Menkeu baru, Purbaya jelas berada di tengah badai ekspektasi publik dan beban APBN.

Kedua, Cognitive Dissonance (Festinger) menjelaskan ketegangan antara citra program “baik” (misalnya program Makan Bergizi Gratis/MBG) dengan kritik publik tentang anggaran yang membengkak. Untuk meredakan ketegangan itu, muncul narasi yang mengecilkan kritik. Ketiga, pernyataan “demo hilang kalau perut kenyang” menunjukkan kecenderungan eksternal locus of control: menyandarkan penyebab pada faktor luar (ekonomi rakyat) alih-alih melihat faktor internal (apakah kebijakan pemerintah sudah transparan, adil, dan partisipatif?).

Pelajaran bagi Pendidikan dan Kebijakan
Pernyataan Purbaya seharusnya dijadikan cermin, bukan sekadar polemik. Ada tiga pelajaran penting: Bagi pendidikan demokrasi. Generasi muda perlu diajarkan bahwa aspirasi publik—besar maupun kecil—adalah bagian sah dari demokrasi. Demo bukan gangguan, melainkan tanda bahwa masyarakat masih peduli.

Pad sisi psikologi kepemimpinan. Pemimpin perlu mengelola tekanan jabatan dengan komunikasi empatik, bukan defensif. Kata-kata pemimpin bisa mendidik publik, dan dalam jangka panjang membentuk budaya politik.

Pada kajian kebijakan publik. Program besar seperti MBG memang penting untuk gizi anak bangsa. Tapi jangan sampai narasi yang dibangun berhenti pada “kenyang”, seakan rakyat cukup dilayani perutnya. Program gizi harus berjalan seiring dengan literasi, partisipasi, dan transparansi.

Penutup: Ubah Narasi, Kuatkan Demokrasi
Purbaya sudah meminta maaf, dan itu langkah baik. Namun substansi kritik publik tetap relevan, demo tidak akan hilang hanya karena rakyat “makan enak”. Manusia bukan hanya makhluk lapar, melainkan makhluk berakal, berperasaan, dan berhak menentukan arah bangsa.

Kritik konstruktifnya: ubahlah narasi dari “mengenyangkan rakyat agar tidak demo” menjadi “memberdayakan rakyat agar sehat, cerdas, kritis, dan aktif berdemokrasi.” Jika narasi ini yang dipegang, maka pertumbuhan ekonomi, program gizi, dan partisipasi publik bisa saling menopang. Bukan saling meniadakan. Dan di situlah letak kualitas sejati dari kepemimpinan: bukan membuat rakyat diam, tapi membuat rakyat berdaya.

---