Kepala SMAN 2 Lamongan, Sofyan Hadi, membenarkan insiden tersebut. Menurutnya, makanan tiba di sekolah seperti biasa pada pagi hari, namun tak lama setelah itu sejumlah siswa mengeluh sakit. “Awalnya mereka ditangani di UKS, tapi karena kondisinya mengkhawatirkan, akhirnya kami bawa ke RSI NU Lamongan,” jelas Sofyan.

Dari 13 siswa yang terdampak, sembilan masih menjalani perawatan intensif, dua dirawat inap, sementara sisanya diperbolehkan pulang. Meski penyebab pastinya belum dapat dipastikan, informasi yang beredar menyebutkan distribusi MBG di SMAN 2 Lamongan dihentikan sementara pada Kamis–Jumat (18–19 September 2025).

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, langsung menjenguk para siswa di RSI NU Lamongan. Ia memastikan kondisi korban berangsur membaik. “Kami belum bisa menyimpulkan penyebabnya, masih menunggu hasil uji laboratorium. Tapi sebagian siswa sudah pulang, sisanya dalam kondisi stabil,” ujarnya.

Menurut Pak Yes, Pemkab Lamongan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. “Mulai dari menu, higienitas, hingga kualitas dapur penyedia harus ditingkatkan. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang,” tegasnya.

Kepala Humas dan Pemasaran RSI Nashrul Ummah Lamongan, Irmayanti, merinci bahwa total 13 siswa ditangani pihak rumah sakit. “Sembilan diobservasi, dua dirawat inap, sisanya sudah pulang. Semua pasien stabil setelah mendapat penanganan medis,” jelas Irma.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Lamongan, Husen, menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam pengelolaan dapur MBG oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Tugas SPPG bukan hanya memasak, tapi memastikan menu sehat, bergizi, higienis, dan distribusinya sesuai standar,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Husen menyarankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola MBG dengan pelatihan rutin. Ia juga meminta sekolah lebih aktif melakukan pengawasan dengan melibatkan tim UKS. “Program MBG adalah prioritas nasional untuk mencetak generasi emas. Karena itu, harus dijalankan dengan kualitas terbaik,” tambahnya.

Sebagai langkah pengawasan, DPRD Lamongan akan melakukan sidak dan hearing terkait pelaksanaan MBG. Husen juga mengusulkan pembentukan tim aduan khusus di Pemkab yang bisa merespons laporan sekolah secara cepat. “Kalau ada pengelola dapur yang lalai, Pemkab wajib bertindak tegas, bahkan mencabut statusnya bila perlu,” ujarnya.

Ketua PC Pergunu Lamongan, Dr. Muhammad Asrori, juga turut angkat bicara. Menurutnya, kasus dugaan keracunan ini menunjukkan lemahnya pengawasan kualitas terhadap vendor penyedia makanan. “Keracunan makanan yang bersumber dari MBG itu dapat diduga sebagai lemahnya quality control terhadap vendor penyedia makanan,” tegasnya.

Asrori juga menolak wacana di media sosial yang mengusulkan agar guru harus mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum dibagikan ke siswa. “Seakan guru adalah pihak yang harus dikorbankan. Ini adalah program pemerintah dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan. Baik guru maupun siswa tidak boleh dikorbankan dalam program ini. Jangan ada pihak yang karena ingin mencari untung menjadikan sekolah, guru, dan murid sebagai ajang coba-coba,” tegasnya.

Pewarta: Yunus Pergunu