Lamongan—Workshop Tes Kemampuan Akademik (TKA) Guru NU Jenjang SD/MI Wilayah Lamongan Selatan tidak hanya menjadi ruang penguatan teknis pedagogik, tetapi juga forum refleksi kritis atas arah kebijakan pendidikan nasional. Ketua PC Pergunu Lamongan, Dr. Muhammad Asrori, dalam sambutannya menekankan pentingnya kecepatan respon guru dan lembaga NU dalam menyikapi kebijakan pendidikan yang kian dinamis dan kompleks.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa dibaca secara parsial dan teknokratis semata. Guru, menurutnya, harus dilatih untuk memahami kebijakan dalam kerangka politik pendidikan, karena dampaknya langsung bersentuhan dengan masa depan peserta didik dan ekosistem pendidikan secara luas.

“Ketika muncul kebijakan TKA dalam Permendikdasmen, seharusnya yang kita lihat bukan dalam kerangka teknis semata,” ujar Asrori. “Tapi harus lebih dalam konteks politik kebijakan pendidikan.”

Ia mencontohkan bagaimana posisi TKA yang pada awalnya dinyatakan tidak wajib, justru bergerak ke arah yang paradoksal. “TKA yang dalam frasa permendikdasmen dinyatakan tidak wajib, tahu-tahu muncul wacana sebagai syarat Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP),” jelasnya.

Menurutnya, dinamika itu tidak berhenti di situ. “Lalu, selanjutnya malah muncul lagi integrasi Asesmen Nasional atau AN ke dalam TKA. Khan, nanti malah muncul kerangka yang sebenarnya agak aneh,” ungkapnya.

Asrori menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan problem serius dalam sistem asesmen pendidikan. “Sesuatu yang tidak wajib, tapi menjadi syarat ini itu yang berkaitan dengan masa depan anak didik. Malah bisa jadi satu-satunya raport pendidikan, karena menjadi satu-satunya asesmen yang diakui. Karena AN sudah diintegrasikan,” tegasnya.

Di hadapan para guru NU, ia mengajak agar Pergunu tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga subjek yang kritis dan responsif, mampu membaca arah kebijakan sekaligus menyuarakan kegelisahan pendidikan secara kolektif dan terorganisir.

Pada bagian lain sambutannya, Ketua PC Pergunu Lamongan juga menyoroti isu kesejahteraan guru yang dinilainya sebagai persoalan fundamental dan sensitif, namun kerap terpinggirkan dalam diskursus kebijakan.

“Kita juga mendapati isu-isu sensitif yang harus kita kaji dan suarakan. Isu utama tentang kesejahteraan guru, misalnya,” ujarnya.

Ia menyinggung wacana pengangkatan pegawai atau relawan SPPG menjadi PPPK, sementara mereka bekerja di yayasan swasta penyelenggara program MBG. “Khan harusnya guru di sekolah swasta lebih berhak,” katanya lugas.

Asrori menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh disederhanakan sebagai soal keikhlasan guru. “Ini bukan soal guru tidak ikhlas, tapi ini soal bagaimana negara hadir dan adil dalam kebijakan,” tandasnya.

Sambutan tersebut menegaskan posisi Pergunu Lamongan sebagai organisasi profesi yang tidak hanya bergerak pada peningkatan kapasitas guru, tetapi juga aktif mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada keadilan, keberlanjutan, dan martabat guru.

Dari forum Workshop TKA ini, Pergunu Lamongan menegaskan sikap: guru NU harus cakap secara pedagogik, sadar secara kebijakan, dan berani bersuara demi pendidikan yang lebih adil dan manusiawi.

---